Tautan

SIMPEG

Masukkan NIP Pegawai untuk menampilkan DRH Pegawai

Kalender Kegiatan

Nopember 2017

MggSenSelRabKamJumSab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :   a. bahwa untuk meningatkan pengaturan sistem pelaksanaan pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan status Tugas Belajar atau Ijin Belajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu diatur kembali persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar berdayaguna dan berhasilguna;
         
      b. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
         
Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
         
      2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
         
      3. Undang-undang Nomor 32 Tahnu 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
         
      4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2004 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
         
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
         
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
         
      7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
         
      8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
         
      9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.

Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Program Pendidikan Diploma ( D.I, D.II, D.III, D.IV ), Sarjana (S.1), Pasca Sarjana (S.2) dan Doktor (S.3).
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk melanjutkan belajar/pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi oleh Pejabat yang berwenang atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara/Instansi yang bersangkutan/Bantuan Luar Negeri dan kepada yang bersangkutan harus melepaskan tugas kedinasan pada instansinya.
8. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada PNS untuk melanjutkan belajar/pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi oleh Pejabat yang berwenang atas biaya PNS yang bersangkutan, dengan ketentuan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari.

BAB II
KETENTUAN / PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Program Diploma I (D.I)

Pasal 2

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Diploma I (D.I) sebagai berikut :

a.

PNS golongan ruang I/c dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;

b. Usia maksimal 20 tahun;
c. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat;
d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar maksimal 1 tahun 5 bulan;
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
i. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik, melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
k. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
l. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  - Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  - Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  - Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
m. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
n. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
o. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Bagian Kedua
Program Diploma II (D.II)
Pasal 3

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Diploma II (D.II) sebagai berikut :

a.

PNS golongan ruang II/b dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
b. Usia maksimal 22 tahun;
c. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat;
d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar maksimal 2 tahun 5 bulan;
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
i. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
k. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
l. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
m. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  1) Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  3) Bersedia diberhentikan dari jabatan tructural atau fungsional.
n. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
o. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
p. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Ketiga
Program Diploma III (D.III)
Pasal 4

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Diploma III (D.III) sebagai berikut :

a. PNS golongan ruang II/b dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
b. Usia maksimal 25 tahun;
c. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat;
d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar maksimal 3 tahun 5 bulan;
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
i. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
k. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
l. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
m. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  1) Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  3) Bersedia diberhentikan dari jabatan tructural atau fungsional.
n. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
o. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
p. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Keempat
Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1)
Pasal 5

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) sebagai berikut :

a.

PNS golongan ruang II/c dengan masa kerja 3 tahun dalam pangkat tersebut;
b. Usia maksimal 35 tahun;
c. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat;
d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar maksimal 2 tahun bagi yang berasal dari Diploma III dan 4 tahun bagi yang berasal dari SLTA atau sederajat;
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
i. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
k. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
l. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
m. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  1) Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  3) Bersedia diberhentikan dari jabatan structural atau fungsional.
n. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
o. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
p. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Kelima
Program Pasca Sarjana (S.2)
Pasal 6

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Pasca Sarjana (S.2) sebagai berikut :

a.

PNS golongan ruang III/b dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
b. Usia maksimal 37 tahun;
c. Pendidikan Minimal D.IV atau sederajat atau S.1;
d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar dengan ketentuan :
  - Sosial Teknik maksimal 2 tahun 5 bulan
  - Spesialis maksimal 6 tahun
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari OTO BAPPENAS yang masih berlaku dengan skor minimal 400
i. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450
j. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
k. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
l. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
n. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
o. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  1) Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  3) Bersedia diberhentikan dari jabatan tructural atau fungsional.
p. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
q. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
r. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Keenam
Program Doktor (S.3)
Pasal 7

Ketentuan / Persyaratan Tugas Belajar Program Doktor (S.3) sebagai berikut :

a.

PNS golongan ruang III/c dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;

b. Usia maksimal 40 tahun;
c. Pendidikan Minimal S2;
d. Belum dinyatakan lulus seleksi atau berstatus sebagai Mahasiswa;
e. Batas lamanya Tugas Belajar 5 tahun;
f. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
h. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari OTO BAPPENAS yang masih berlaku dengan skor minimal 550;
i. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 550;
j. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
k. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
l. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
n. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
o. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
  1) Kesediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
  2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
  3) Bersedia diberhentikan dari jabatan tructural atau fungsional.
p. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
q. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
r. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

BAB III
PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR
DAN KETENTUAN SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 8

Prosedur pengajuan tugas belajar dan ketentuan selama mengikuti pendidikan sebagai berikut :

a.

PNS yang akan mengikuti tugas belajar mengajukan permohonan usul tugas belajar kepada pimpinan unit organisasi atau instansi dengan melengkapi persyaratan yang telah diajukan.
b. Dengan memperhatikan usul PNS yang akan mengikuti tugas belajar tersebut, pimpinan instansi mengajukan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
c. Berdasar usul dimaksud, melalui Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir dan mengajukan usul dimaksud kepada Tim Seleksi Diklat Pemerintah Daerah.
d. Tim Seleksi Diklat Pemerintah Daerah memeriksa berkas persyaratan dan penyesuaian apakah usul tersebut sesuai dengan perencanaan Diklat yang telah diedarkan oleh Pemerintah Daerah.
e. Apabila tidak memenuhi syarat administrasi, Tim Seleksi Diklat Pemerintah Daerah berhak menolak permohonan tersebut.
f. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan ketentuan, Tim Sekretariat Seleksi Diklat Pemerintah Daerah menginventarisir usul dimaksud dan mengajukan usul kembali untuk mengajukan uji kompetensi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang tidak lulus uji kompetensi dianggap gugur.
g. Setelah dianggap lulus uji kompetensi, Tim Sekretariat Diklat Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah membuat surat pengantar ke Perguruan Tinggi yang dituju tentang jadwal penerimaan dan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
h. Berdasarkan surat jawaban dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Badan Kepegawaian Daerah menugaskan kepada PNS dimaksud untuk mengikuti seleksi sekaligus memproses biaya keberangkatan dan lainnya.
i. Sesuai hasil seleksi yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa, Badan Kepegawaian Daerah memproses :
  1. Surat Pengantar Mengikuti Pendidikan
  2. Biaya Pendidikan
  3. Surat Keputusan menunjukan sebagai PNS Tugas Belajar
j. Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak diterima sebagai calon mahasiswa / dinyatakan tidak lulus, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 50% (lima puluh persen) dari biaya seleksi yang telah diterima dan kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan Tugas Belajar kembali selama 2 (dua) tahun berikutnya.
k. Selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar kepada PNS dimaksud diwajibkan :
  1. Mengikuti pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
  2. Membuat laporan tentang kemajuan belajar setiap semester
  3. Tidak selesai mengikuti pendidikan selama batas waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian/ kesalahan yang bersangkutan wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Tidak diperkenankan untuk Mutasi Tugas
l. PNS Tugas Belajar dapat diperpanjang SK Tugas Belajar apabila ada perubahan ketentuan/kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dimana PNS dimaksud mengikuti Pendidikan, sekaligus diikuti pembebenan biaya pendidikan (khusus biaya SPP) sedangkan biaya lainnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
m. Setelah selesai mengikuti pendidikan tidak diperkenankan mutasi ke Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur atau Propinsi lain diluar Propinsi Kalimantan Timur dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar, sebelum mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2 (dua) tahun.

BAB IV
KETENTUAN / PERSYARATAN IJIN BELAJAR

Bagian Pertama
Program Diploma I (D.I) dan Diploma II (D.II)

Pasal 9

Ketentuan/persyaratan Ijin Belajar Program Diploma I (D.I) dan Diploma II (D.II) sebagai berikut :

a.

Golongan/ruang serendah-rendahnya II/b, bagi yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat dibawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan.

b. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan).
c. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
d. Pendidikan Ijin Belajar kerjasama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pihak Ketiga, maka ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Badan Kepegawaian Daerah.
e. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Bagian Kedua
Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S.1)

Pasal 10

Ketentuan/persyaratan Ijin Belajar Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S.1) sebagai berikut :

a.

Golongan/ruang serendah-rendahnya II/b, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat dibawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan;

b. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan;
c. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
d. Pendidikan Ijin Belajar kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, maka ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Badan Kepegawaian Daerah;
e. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

Bagian Ketiga
Program Pasca Sarjana (S.2)

Pasal 11

Ketentuan/persyaratan Ijin Belajar Program Pascasarjana (S.2) sebagai berikut :

a.

Golongan/ruang serendah-rendahnya III/b, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat dibawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan
b. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan)
c. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan
d. Pendidikan Ijin Belajar kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, maka ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Badan Kepegawaian Daerah
e. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah
f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Keempat
Program Doktor (S.3)

Pasal 12

Ketentuan/persyaratan Ijin Belajar Program Doktor (S.3) sebagai berikut :

a.

Golongan/ruang serendah-rendahnya III/b, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat dibawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan;

b. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan);
c. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
d. Pendidikan Ijin Belajar kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, maka ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Badan Kepegawaian Daerah;
e. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

BAB V
KETENTUAN / PERSYARATAN BANTUAN BIAYA IJIN BELAJAR
Pasal 13

Ketentuan / Persyaratan Bantuan Ijin Belajar sebagai berikut :

a.

Surat Permohonan PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah yang diketahui oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
b. Surat Keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi (asli dan terbaru).
c. Surat Keterangan / Pernyataan dari Pimpinan Instansi tentang :
  1. Membenarkan bahwa PNS yang bersangkutan benar – benar masih aktif kuliah (minimal dibuat oleh Wakil Pimpinan Instansi) tidak boleh dilimpahkan ke jenjang dibawahnya (untuk UPT Dinas harus melalui Instansi Induk yang bersangkutan)
  2. Tidak/belum pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain
  3. Tidak/sedang menjalani hukuman disiplin
d. Melampirkan foto copy Surat Ijin Belajar dari Bupati yang telah dilegalisir
e. Melampirkan foto copy SK Pangkat terakhir, dengan ketentuan :
  1. Diploma I (D.I), Diploma II (D.II)
  2. Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S.1) golongan ruang minimal II/b
  3. Pasca Sarjana (S.2) golongan ruang minimal III/a
  4. Doktor (S.3) golongan ruang minimal III/b
f. Melampirkan foto copy Kartu Mahasiswa yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi dimaksud.
g. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari BAPPENAS yang masih berlaku untuk Program S.2 (skor minimal 400) dan S.3 (skor minimal 550)
h. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan ketentuan :
  1. Pasca Sarjana (S.2) skor minimal 450
  2. Doktor (S.3) skor minimal 550
i. Mengisi Surat Pernyataan Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
j. Lulus Seleksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
k. Bantuan diberikan oleh Pemerintah Daerah bila memungkinkan, tersedia dalam anggaran dan akan diberikan pada tahun ajaran terakhir.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 14

(1)

Setiap penawaran pendidikan formal (Diploma, S.1, S.2 atau S.3) maupun penugasan PNS sebagai calon peserta yang akan mengikuti diklat harus mendapat persetujuan Bupati Penajam Paser Utara.
(2) Usul diajukan oleh Pimpinan Instansi PNS yang bersangkutan sebelum pelaksanaan seleksi.
(3) Apabila pengiriman calon peserta tidak memenuhi ketentuan/prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka usul mengikuti diklat tidak dapat dipertimbangkan dan atau ditolak.
(4) Bagi PNS yang melaksanakan pendidikan formal keluar daerah (status ijin belajar/tugas belajar) dengan dana pihak ketiga tanpa seijin Bupati Penajam Paser Utara, maka Ijazah yang diterima oleh yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan untuk keperluan penyesuaian ijazah.
(5) Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tangal 14 September 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S.SOS

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 16