Fadliansyah, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar mengatakan, pemerintah kabupaten harus meninjau kembali PNS atau pejabat struktural yang non-job. “Berdasarkan data yang dimiliki Fraksi Golkar, ada beberapa pejabat yang belum difungsikan. Dan berharap pemerintah dapat mengembalikan tugas dan fungsi PNS itu,” kata Fadliansyah.

 

 

 

Selain itu, dirinya meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menempatkan para pejabat itu sesuai porsi adil dan proporsional. “Kami minta pemerintah benar selektif dalam menempatkan pejabat struktural. Mengoptimalkan peran pelayan kepada masyarakat,” ujar Fadli.

 

Supriadi, salah satu PNS yang terkena non-job, mengatakan sangat berterima kasih kepada anggota DPRD telah memerhatikan nasib mereka.

“Kami sangat berterima kasih kepada anggota DPRD memerhatikan nasib kami. Sebenarnya kami bingung sikap pemerintah terhadap kami. Di mana letak kesalahan kami tiba-tiba kami digantung seperti ini. Yang jelas kami sangat senang jika kami difungsikan kembali,” kata mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa itu.

 

Senada, Mulyono, yang juga senasib menyambut gembira sikap atau dukungan anggota DPRD untuk meminta kepada pemerintah mengembalikan para pejabat struktural kepada fungsinya. “ Siapa pun pemimpinnya kami akan loyal,” kata Mulyono yang pernah menjabat sebagai Camat Babulu.

 

Perlu diketahui jumlah PNS dan pejabat struktural yang mendapat status non-job sebanyak 13 orang. Mereka mendapat status tersebut dimulai 4 September 2013. Artinya sudah 11 bulan lebih PNS berada dalam posisi tidak jelas.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU Alimuddin mengatakan beberapa pejabat yang non-job akan diaktifkan seiring dengan dibentuknya beberapa badan atau instansi dalam waktu dekat. Ini sesuai instruksi bupati agar pemerintahan berjalan maksimal. “Ada beberapa rekan yang dulunya dicopot, nanti mutasi berikutnya harus dialokasikan.